Senat AS Tetapkan Pemungutan Suara Cloture 15 September untuk Clarity Act, Berpotensi Alihkan Pengawasan Kripto ke CFTC

Senat AS mulai menggerakkan proses formal menuju pemungutan suara pleno atas Clarity Act, membuka ujian prosedural penting pada pertengahan September yang bisa mengubah arah regulasi kripto di Amerika Serikat. Pada Sabtu, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengajukan mosi untuk melanjutkan pembahasan H.R. 3633. Langkah ini memulai rangkaian proses cloture yang digunakan Senat untuk menembus ambang 60 suara pada rancangan undang-undang yang diperdebatkan. Pengajuan itu terlambat untuk memaksa pemungutan suara sebelum reses Agustus, tetapi menetapkan pemungutan suara prosedural pertama pada Selasa, 15 September pukul 14.15 ET. Jadwal tersebut mengisyaratkan pimpinan Partai Republik ingin menjadikan RUU ini prioritas awal ketika para senator kembali bersidang. Jika disahkan, Clarity Act akan membentuk kerangka hukum resmi bagi sebagian besar aktivitas kripto di AS dengan memperjelas batas kewenangan antara SEC dan CFTC, serta menempatkan porsi besar industri di bawah pengawasan CFTC. Para pendukung menilai kepastian aturan ini dapat meningkatkan keyakinan lembaga keuangan tradisional untuk masuk ke pasar dan menjadi katalis positif bagi sektor. Meski begitu, pengajuan cloture bersifat prosedural dan belum berarti RUU lolos. Partai Republik masih membutuhkan sekitar enam suara tambahan dari Demokrat untuk mencapai syarat 60 suara—kesenjangan yang bertahan sejak RUU ini lolos dari Senate Banking Committee pada Mei dengan hanya dua Demokrat mendukung. Thune memilih mendorong jadwal pemungutan suara melewati jeda Agustus setelah Demokrat menolak mempercepat pembahasan bulan ini. Perundingan kini memiliki waktu beberapa pekan untuk menutup sejumlah isu yang belum selesai, termasuk penguatan perlindungan terkait pendanaan ilegal dan dukungan penegakan hukum; perdebatan alot mengenai imbal hasil dan program rewards stablecoin; serta ketentuan etika pemerintah terkait kepemilikan aset kripto Presiden Donald Trump. Amandemen yang dinegosiasikan dengan Gedung Putih akan mewajibkan divestasi dari bisnis terkait kripto, tetapi Gedung Putih belum menyampaikan sikap secara terbuka. Jika Senat meloloskan RUU ini, naskah akan kembali ke DPR untuk pemungutan suara berikutnya sebelum dikirim ke presiden. Dengan jendela September kian sempit menjelang kampanye pemilu paruh waktu, banyak legislator dan pelaku pasar memandang pekan-pekan mendatang sebagai kesempatan realistis terakhir tahun ini agar Clarity Act menjadi undang-undang. Pasar akan mencermati pemungutan suara cloture 15 September, kemungkinan konsesi menit terakhir pada amandemen, serta apakah Demokrat dapat berkonsolidasi untuk memenuhi ambang 60 suara.