Chief Legal Ripple Tegaskan Status Hukum XRP Tetap Kuat Usai CLARITY Act Gagal Lolos di Senat

Senat AS menahan langkah CLARITY Act dalam pemungutan suara prosedural pada 15 September dengan hasil 49 mendukung dan 50 menolak. Pemungutan suara ini membutuhkan ambang 60 suara untuk masuk ke tahap debat resmi di Senat, sehingga rancangan undang-undang tersebut tidak dapat melaju ke jalur regulasi berikutnya. Merespons kebuntuan legislasi itu, Chief Legal Officer Ripple Stuart Alderoty menegaskan landasan hukum XRP tetap kokoh. Ia mengingatkan putusan pengadilan federal tahun 2023 menyatakan penjualan XRP secara programatik di bursa tidak tergolong kontrak investasi, sehingga bukan sekuritas. Alderoty juga merujuk interpretasi bersama SEC dan CFTC pada Maret 2026 yang mengategorikan XRP sebagai komoditas digital, termasuk dalam daftar 16 aset digital. Di pasar, XRP turun 7,95% dalam 24 jam terakhir menjadi US$1,29, berdasarkan data CoinMarketCap. Indikator teknikal di platform tersebut menunjukkan penembusan di bawah rata-rata pergerakan 200 hari pada level US$1,355 kemungkinan memicu percepatan aksi jual defensif. CLARITY Act sebelumnya telah lolos di DPR AS pada Juli 2025 dengan suara 294–134. Di Senat, perundingan tersendat karena keberatan terkait standar etika publik serta pengawasan regulasi atas protokol terdesentralisasi. Di sisi regulasi, pelaku industri menilai ketiadaan undang-undang federal yang komprehensif membuat penetapan batas operasional kembali bergantung pada aturan teknis di tingkat lembaga. Ripple menyatakan operasional bisnis tetap berjalan tanpa penyesuaian setelah RUU tertahan. CEO Brad Garlinghouse menyebut aktivitas komersial dan kesepakatan lintas negara tetap bergerak dengan momentum normal. CFTC, dalam peta jalan resminya, menargetkan penerbitan panduan regulasi terbaru untuk pasar spot menjelang akhir kuartal IV.