Kelompok Perbankan Desak Senat Perketat Aturan Imbal Hasil Stablecoin dalam CLARITY Act
Ringkasan Pasar AI
Kelompok perbankan A.S. mendesak pimpinan Senat untuk memperketat bahasa dalam CLARITY Act yang dapat memungkinkan "yield" stablecoin menyerupai bunga simpanan. Perkiraan mereka tentang arus keluar simpanan dan berkurangnya kapasitas penyaluran kredit bank komunitas membingkai yield stablecoin sebagai risiko pendanaan sistemik dan risiko pada kanal kredit, sehingga meningkatkan peluang adanya pembatasan yang lebih ketat terhadap model bisnis stablecoin. Berita ini meningkatkan ketidakpastian regulasi jangka dekat bagi pembayaran kripto dan struktur yield yang tertaut stablecoin.
Level dampak
● Sedang
Aset terdampak
BTC/USDT+2.44%
Wawasan AI · BTC/USDTWawasan AI
▼ Bearish
Trade sekarang
⚠️ Wawasan yang dihasilkan AI didasarkan pada konten berita dan disediakan untuk tujuan informasi saja. Wawasan ini bukan nasihat investasi dan tidak mencerminkan pandangan BingX. Investasi melibatkan risiko. Harap trade secara bertanggung jawab.
Industri perbankan AS masih bersikap dingin terhadap stablecoin. Pada 13 Juli 2026, American Bankers Association (ABA), Independent Community Bankers of America (ICBA), serta koalisi asosiasi perbankan negara bagian melayangkan surat bersama kepada Pemimpin Mayoritas Senat John Thune dan Pemimpin Minoritas Senat Charles Schumer. Mereka meminta agar ketentuan terkait imbal hasil dalam CLARITY Act diperketat sebelum rancangan undang-undang itu melaju lebih jauh.
Inti kekhawatiran mereka tertuju pada Section 404. Menurut para bankir, rumusan saat ini berpotensi menyisakan celah yang memungkinkan penerbit stablecoin menawarkan imbal hasil yang secara praktik menyerupai bunga simpanan bank, tanpa secara teknis diklasifikasikan sebagai pembayaran bunga atas deposito.
Section 404 memang dimaksudkan untuk menarik garis tegas: mencegah payment stablecoins berfungsi layaknya rekening simpanan berbunga. Jika tidak, penerbit stablecoin dinilai bisa memperoleh keuntungan arbitrase regulasi dibanding bank tradisional yang harus mematuhi persyaratan ketat terkait permodalan dan penyaluran kredit.
ICBA mengkuantifikasi dampaknya. Analisis mereka memproyeksikan potensi penurunan deposito perbankan hingga US$1,3 triliun apabila larangan imbal hasil tidak dipertegas dalam undang-undang. Konsekuensinya, kapasitas penyaluran kredit bank komunitas diperkirakan menyusut sekitar US$850 miliar.
Surat tertanggal 13 Juli itu bukan kali pertama koalisi ini menyuarakan permintaan serupa. Pada 8 Mei 2026, organisasi yang sama juga mengirim surat kepada pimpinan Senate Banking Committee, mendesak penguatan bahasa aturan sebelum CLARITY Act diteruskan.
Sebagian kekhawatiran mereka disebut mendapat respons di tingkat komite. Pada 14 Mei 2026, Senate Banking Committee meloloskan CLARITY Act dengan hasil 15&9, dan versi yang lolos memuat penyesuaian pada ketentuan imbal hasil. Perubahan tersebut dikaitkan dengan kerja Senator Thom Tillis dan Senator Angela Alsobrooks. Meski begitu, kelompok perbankan menilai penyesuaian tersebut baru langkah awal dan belum memadai.
ABA juga mengangkat sudut pandang konsumen. Survei Morning Consult yang dipesan ABA dan dilakukan pada Mei 2026 menunjukkan dukungan konsumen yang bermakna untuk membatasi fitur stablecoin yang menyerupai imbal hasil. ABA membingkai isu ini sebagai perlindungan terhadap kapasitas pembiayaan di tingkat lokal, bukan upaya melindungi institusi lama dari persaingan.
