AS dan Inggris Rilis Kerangka Regulasi Stablecoin Bersama

Amerika Serikat dan Inggris mengumumkan kerangka kerja bersama untuk memperkuat kerja sama aset digital, dengan stablecoin teregulasi sebagai fokus utama, diikuti aset bertokenisasi dan kolaborasi keuangan lintas negara. Melalui koordinasi regulator, kedua negara menargetkan penguatan standar kustodian, perlindungan cadangan, serta perlindungan hukum bagi pemegang stablecoin di tingkat global. Pernyataan bersama dirilis pada Selasa oleh U.S. Department of the Treasury dan HM Treasury melalui Transatlantic Taskforce for the Markets of the Future. Gugus tugas yang dibentuk tahun lalu itu bertujuan memperdalam kerja sama finansial dan menekan fragmentasi regulasi antara dua pusat keuangan tersebut. Pemerintah AS dan Inggris menyatakan akan memanfaatkan posisi mereka untuk ikut membentuk arah pasar aset digital, sambil mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Dalam rekomendasinya, gugus tugas mendorong Bank of England, UK Financial Conduct Authority (FCA), U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), serta U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menyusun pendekatan terkoordinasi untuk aset bertokenisasi. FCA dan SEC juga diminta mengeksplorasi opsi yang dapat menyederhanakan penggalangan modal lintas batas. Fokus Perlindungan Stablecoin Kerangka ini menempatkan penekanan besar pada stablecoin teregulasi, simpanan bertokenisasi, dan produk keuangan digital terkait. Kedua pemerintah menilai instrumen tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi pembayaran, memperkuat persaingan, dan menopang stabilitas sistem keuangan. Meski begitu, pejabat menegaskan inovasi harus berjalan seiring dengan perlindungan konsumen yang kuat. Karena itu, rancangan kerja sama ini mendukung standar yang jelas terkait pemisahan cadangan, pengaturan kustodian, dan pengamanan operasional bagi penerbit. Pernyataan tersebut juga menyoroti perlindungan saat insolvensi bagi pemegang stablecoin. AS dan Inggris menyebut sedang mengarah pada kerangka hukum yang memberi pemegang klaim yang tegas atas aset cadangan dalam proses kebangkrutan, restrukturisasi, atau resolusi. Jika hukum nasional memungkinkan, klaim tersebut akan diprioritaskan dibanding kreditor lain. Gugus tugas juga menekankan pentingnya konsistensi regulasi di kedua yurisdiksi. Keselarasan yang lebih besar dinilai dapat mengurangi ketidakpastian kepatuhan bagi pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan layanan aset digital tepercaya di pasar internasional. GENIUS Act Masih Dalam Tahap Implementasi Pengumuman ini muncul di tengah meningkatnya perhatian kebijakan terhadap stablecoin di AS. GENIUS Act, yang menjadi undang-undang tahun lalu, menetapkan standar federal yang mewajibkan stablecoin yang memenuhi kriteria didukung penuh oleh dolar AS atau aset yang setara likuidnya. Aturan itu juga mewajibkan audit tahunan bagi penerbit dengan kapitalisasi pasar melebihi US$50 miliar, serta menetapkan persyaratan untuk stablecoin tertentu yang diterbitkan di luar negeri. Saat ini, lembaga-lembaga federal menyiapkan regulasi turunan untuk menjalankan ketentuan tersebut. Implementasi GENIUS Act tetap menjadi prioritas aktif regulator AS. Dalam dengar pendapat House Financial Services Committee pada Selasa, Ketua Federal Reserve Kevin Warsh ditanya mengenai kemajuan bank sentral dalam menyusun aturan yang diperlukan berdasarkan undang-undang tersebut. Para legislator juga menyoroti apakah lembaga federal masih berada di jalur untuk memenuhi tenggat implementasi 18 Juli. Kesepakatan terbaru ini memperkuat koordinasi AS-Inggris saat keduanya memajukan regulasi aset digital. Dengan menyelaraskan pengawasan stablecoin, mendorong standar bersama untuk aset bertokenisasi, dan mengoordinasikan penyusunan aturan ke depan, kedua negara menargetkan kerangka yang lebih konsisten bagi keuangan digital lintas batas.