RUU CLARITY Gagal Lolos Pemungutan Suara di Senat, Agenda Regulasi Kripto Tertahan

RUU CLARITY kembali kandas di Senat setelah pemungutan suara berakhir 49-50—jauh di bawah ambang 60 suara yang dibutuhkan. Pemungutan ini juga bukan berarti Senat sedang mengesahkan CLARITY; yang diputuskan hanya apakah para senator siap mengakhiri fase negosiasi berbulan-bulan dan membawa RUU tersebut ke sidang pleno Senat untuk dipertimbangkan. Kegagalan ini terasa lebih menyakitkan karena harapan sempat menguat pada akhir pekan lalu. Pada Minggu malam, Partai Republik merilis draf final CLARITY yang mengakomodasi lebih dari 100 amandemen substansial dari Demokrat. Salah satu poin paling penting adalah paket aturan etika yang jauh lebih ketat, yang disebut telah disetujui Presiden Trump, untuk menjawab salah satu hambatan utama dari kubu Demokrat. Dalam ketentuan baru tersebut, pejabat yang "tercakup"—termasuk Presiden, Wakil Presiden, anggota Kongres, hakim federal, pejabat senior lainnya, serta pasangan mereka—dilarang menerbitkan atau mempromosikan aset digital. Larangan ini tidak berlaku bagi anak dari pejabat yang tercakup. Mereka juga dilarang memiliki lebih dari US$15.000 saham pada bisnis yang sumber pendapatan utamanya berasal dari penerbitan atau "mensponsori" aset digital. Untuk pejabat seperti Trump yang sudah memiliki kepentingan di bisnis semacam itu, kepemilikan harus dilepas atau dipindahkan ke qualified blind trust yang dikelola wali amanat independen. Komponen lain yang dinilai krusial adalah pemberian kewenangan penegakan kepada jaksa agung negara bagian. Ini dimaksudkan untuk menjawab kekhawatiran Demokrat bahwa tanpa mekanisme tersebut, penegakan bisa didominasi Departemen Kehakiman di bawah Trump dan berpotensi tidak bertindak terhadap presiden. Meski perubahan ini sempat dinilai berpeluang mengamankan suara yang cukup, jalur negosiasi kembali buntu pada Senin malam. Demokrat mengajukan usulan tandingan yang meminta pembatasan etika lebih ketat. Naskah lengkap belum dipublikasikan, tetapi laporan menyebut Demokrat ingin memperluas cakupan aturan agar lebih langsung menyentuh anak pejabat, serta mewajibkan pejabat publik dengan kepentingan besar di perusahaan kripto untuk benar-benar melikuidasi aset—bukan sekadar memindahkannya ke trust. Masih ada keraguan apakah mekanisme penegakan tetap membuat presiden terlalu terlindungi dari tindakan jaksa agung negara bagian. Partai Republik menolak usulan tandingan itu pada Selasa pagi. Juru bicara Senator Cynthia Lummis menyatakan proposal tersebut "terlihat identik" dengan posisi Demokrat beberapa pekan sebelumnya. Demokrat membalas bahwa mereka telah mendorong ketentuan itu hampir sepanjang setahun terakhir. Pada titik ini, optimisme atas peluang RUU melaju semakin memudar. Reaksi pasar muncul setelah pemungutan suara gagal: Bitcoin sempat turun hingga 4% dan sesaat merosot di bawah US$75.000 sebelum mulai pulih. Ke depan, nasib CLARITY masih kabur. Secara teknis RUU ini belum mati; legislator bisa kembali bernegosiasi, membuat konsesi tambahan, lalu mencoba voting ulang. Meski begitu, laporan menyebut kubu Republik mulai kelelahan, sementara Demokrat tidak tampak siap berkompromi. Tekanan kalender juga besar karena Kongres bersiap meninggalkan Washington menjelang pemilu paruh waktu November. Voting ulang masih mungkin dilakukan setelah pemilu, atau jika kesepakatan tercapai sebelum itu, tetapi kegagalan hari ini menurunkan peluang CLARITY kembali menjadi prioritas utama legislasi pada musim gugur. Walau CLARITY tersendat, penyusunan standar dan aturan kripto tidak akan berhenti. CFTC dan SEC diperkirakan tetap memanfaatkan kewenangan yang ada untuk menerbitkan aturan serta memperjelas bagaimana hukum komoditas dan sekuritas saat ini diterapkan pada aset kripto. Keterbatasannya ada pada aspek keberlanjutan: regulator dapat memengaruhi arah, tetapi tidak bisa memberi kepastian setara undang-undang komprehensif seperti CLARITY, dan aturan yang dibuat dapat dibatalkan atau ditulis ulang oleh pemerintahan berikutnya. Adopsi arus utama kripto dinilai tetap berlanjut, meski prosesnya berpotensi kembali berantakan. Untuk kerangka yang benar-benar "mengikat" dan sulit dibalik, pasar tampaknya masih harus menunggu—dan kapan itu terjadi belum ada yang bisa memastikan.