Senat Dikejar Tenggat CLARITY Act, RUU Kunci Regulasi Kripto

Senat AS memasuki pekan krusial untuk CLARITY Act, rancangan undang-undang yang akan menjadi pilar utama kerangka regulasi aset kripto. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengatakan ia masih menargetkan pemungutan suara di lantai Senat pekan ini, meski kalender legislasi tinggal menyisakan beberapa hari sebelum reses Agustus. Batas waktunya jatuh pada Jumat. Setelah itu, para senator tidak kembali bersidang hingga 14 September. Sesuai aturan Senat, Thune harus memulai hitung mundur prosedural pada 4 Agustus agar Senat bisa menggelar pemungutan suara 6 Agustus untuk memutuskan apakah debat resmi akan dibuka. Pemungutan suara pembukaan debat ini membutuhkan dukungan 60 dari 100 senator; tanpa itu, RUU beserta amandemennya tidak dapat dibahas. Hingga Selasa, CLARITY Act belum masuk jadwal resmi sidang pleno dan mosi cloture juga belum diajukan. Tantangan utamanya adalah angka 60 suara. Partai Republik memegang 53 kursi, sehingga setidaknya tujuh senator Demokrat harus mendukung. Dukungan di tingkat komite mengindikasikan dua Demokrat sudah berada di kubu pendukung, yakni Ruben Gallego dan Angela Alsobrooks. Di sisi lain, Chris Murphy, Chris Van Hollen, dan Jeff Merkley secara resmi menyatakan penolakan pada pertengahan Juli setelah draf gabungan menghapus ketentuan etika yang sebelumnya diperlakukan Demokrat sebagai syarat. Pasar prediksi ikut menyesuaikan. Peluang di Polymarket untuk CLARITY Act menjadi undang-undang pada 2026 turun ke sekitar 28%, dari puncak 82% pada Februari. Galaxy Research juga memangkas estimasi peluang pengesahan versi mereka dari 50% menjadi 30% pekan ini. Dari sisi substansi, CLARITY Act berfokus pada pembagian yurisdiksi. SEC tetap mengawasi investment contracts dan sekuritas yang ditokenisasi, sementara CFTC akan memperoleh kewenangan penuh atas pasar spot untuk komoditas digital. Ini merupakan perluasan signifikan, mengingat saat ini CFTC terutama berwenang di derivatif dengan jangkauan terbatas ke pasar spot. Draf terbaru juga memuat klausul "grandfather": token yang terkait dengan ETF spot dan sudah terdaftar sebelum 1 Januari 2026 akan otomatis diperlakukan sebagai komoditas. Cakupannya termasuk XRP, Solana, Litecoin, Hedera, Dogecoin, dan Chainlink. Untuk proyek baru, RUU ini membuka ruang penggalangan dana hingga 75 juta dolar AS per tahun tanpa registrasi penuh ke SEC, dengan syarat memenuhi ketentuan pengungkapan. JPMorgan menilai ketentuan ini saja berpotensi menarik kembali aktivitas pendanaan ventura ke dalam negeri yang selama ini bergeser ke yurisdiksi luar negeri. Jika jendela pekan ini tertutup, kegagalan pada 2026 tidak serta-merta mematikan RUU tersebut, tetapi mendorong peluang pengesahan final ke 2027, tahun yang dibayangi dinamika pemilu. Sementara itu, beban regulasi akan tetap ditanggung lembaga pengawas. Setiap tenggat yang terlewat terus menggerus keyakinan bahwa Kongres mampu menghadirkan kerangka komprehensif sebelum kebuntuan siklus pemilu menguat. Bagi pelaku pasar, sinyal jangka dekatnya jelas: pemungutan suara prosedural yang berhasil sebelum Jumat bisa menjadi katalis positif. Jika kembali meleset, isu regulasi cenderung mereda hingga pertengahan September.