Presiden Nigeria Teken Perintah Eksekutif untuk Menata Regulasi Aset Kripto

Presiden Nigeria Bola Tinubu menandatangani perintah eksekutif terkait aset virtual guna merapikan lanskap regulasi yang dinilai terfragmentasi dan memperkuat perlindungan warga dari penipuan. Pemerintah mengumumkan kebijakan tersebut pada 17 Juli dan menyatakan aturan berlaku segera. Perintah eksekutif ini ditujukan untuk menindak pelaku usaha yang tidak terdaftar, menutup celah pengawasan, serta menekan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah menegaskan langkah tersebut tidak dimaksudkan menambah birokrasi yang tidak perlu maupun menghapus kewenangan independen lembaga keuangan yang sudah ada. Penasihat khusus presiden untuk informasi dan strategi, Bayo Onanuga, menyebut koordinasi antarlembaga selama ini berjalan terpisah, tumpang tindih di beberapa area, dan menyisakan kekosongan di area lain. Kondisi itu, menurutnya, membuka risiko yang kemudian dimanfaatkan operator penipuan untuk menjebak masyarakat, hingga membuat banyak keluarga kehilangan tabungan. Melalui dekret baru ini, pemerintah membentuk Virtual Asset Council sebagai lembaga utama perumus kebijakan dan koordinator. Dewan tersebut akan diketuai Central Bank of Nigeria (CBN), dengan Nigeria Revenue Service dan Nigeria Securities and Exchange Commission (NSEC) sebagai wakil ketua. Keanggotaan juga mencakup perwakilan dari Nigerian Financial Intelligence Unit serta Office of the National Security Adviser. Untuk operasional harian, akan dibentuk Virtual Asset Office yang ditempatkan di dalam bank sentral. Kantor ini bertugas mengelola kegiatan sehari-hari dan memperkuat pertukaran informasi antarlembaga melalui platform teknologi terintegrasi bersama. Onanuga menegaskan perintah eksekutif ini tidak menciptakan otoritas regulator baru dan tidak mencabut mandat lembaga yang ada. Tanggung jawab pendaftaran akan dibagi berdasarkan jenis aset. Aktivitas keuangan yang terkait sekuritas berada di bawah NSEC, sedangkan pembayaran, penyelesaian transaksi, dan layanan kustodian untuk aset virtual nonsekuritas akan dikelola CBN. Sejalan dengan penguatan koordinasi, CBN berencana meluncurkan regulatory sandbox agar operator yang memenuhi syarat dapat menguji produk aset virtual dan solusi blockchain di bawah pengawasan ketat sebelum dilepas ke pasar yang lebih luas. Di sisi pajak, Nigeria Revenue Service menyiapkan kebijakan perpajakan khusus untuk sektor aset virtual guna mendorong kepatuhan sukarela. Virtual Asset Council diberi waktu 30 hari untuk menyusun kerangka pelaksanaan perintah eksekutif. Pemerintah juga sedang memfinalisasi Virtual Assets White Paper yang akan memaparkan strategi jangka panjang Nigeria untuk sektor tersebut.