Nigeria Bentuk Dewan Aset Virtual untuk Perketat Pengawasan Pasar Kripto

Presiden Nigeria Bola Tinubu menandatangani perintah eksekutif untuk menutup celah pengawasan yang selama ini muncul di pasar kripto domestik. Kebijakan ini membangun kerangka koordinasi pengawasan aset digital tanpa mencabut kewenangan regulator yang sudah ada. Langkah tersebut muncul di tengah lonjakan aktivitas kripto. IMF memperkirakan arus masuk aset kripto ke Nigeria mencapai sekitar US$59 miliar pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024. Sejak 2019, Nigeria juga menyumbang kurang lebih 60% arus masuk stablecoin ke Afrika sub-Sahara. Di tingkat rumah tangga dan UMKM, stablecoin banyak dipakai untuk remitansi, pembayaran lintas negara, dan lindung nilai kurs. Regulator menilai pertumbuhan ini mulai menekan sistem moneter dan pengawasan. Alih-alih membentuk lembaga pengawas baru, perintah tersebut membentuk dewan aset virtual yang dipimpin pejabat senior regulator sektor keuangan. Dewan ini akan menyelaraskan kebijakan dan pengawasan lintas instansi yang menangani perbankan, pasar modal, perpajakan, dan kejahatan keuangan, sementara setiap lembaga tetap mempertahankan kewenangan serta independensi sesuai mandat undang-undang. Kerangka baru mengadopsi model pendaftaran berbasis aktivitas. Perusahaan akan didaftarkan dan diatur berdasarkan layanan yang diberikan—seperti bursa, penyedia pembayaran, atau platform investasi—serta jenis aset yang terkait. Tujuannya menutup celah yang membuat sebagian operator tidak terdaftar dapat berada di area abu-abu antar-mandat lembaga dan lolos dari pengawasan. Pemerintah menyebut kerangka ini ditujukan untuk melindungi pengguna dari penipuan, mendorong inovasi yang bertanggung jawab, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Di bidang pajak dan pelaporan, Nigerian Revenue Service (NRS) akan menerbitkan panduan mengenai dampak perintah eksekutif terhadap wajib pajak. Kebijakan ini tidak memperkenalkan tarif pajak baru, tetapi memasukkan penegakan pajak aset digital ke dalam struktur koordinasi yang sama. Ketentuan pelaporan sudah berjalan. Sejak awal 2026, penyedia layanan kripto wajib mengaitkan transaksi dengan nomor identifikasi pajak, dan pada kondisi tertentu juga nomor identitas nasional, sesuai Nigeria Tax Administration Act 2025. Ketentuan ini menyelaraskan Nigeria dengan OECD Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang berlaku efektif 1 Januari 2026 dan memungkinkan pertukaran informasi lintas negara terkait transaksi kripto. Di saat yang sama, pemerintah bergerak beriringan dengan proses legislasi di parlemen. Pada Juni, Senat meloloskan pembacaan kedua RUU Virtual Asset Service Providers Regulation Bill, 2026 (SB 956). RUU ini akan mewajibkan perizinan, transparansi, dan kepatuhan bagi bursa serta pelaku usaha aset virtual lain yang melayani pengguna Nigeria. SB 956 disponsori Wakil Ketua Senat Barau Jibrin dan dipaparkan dalam debat oleh Ketua Whip Senat Mohammed Monguno. RUU kini masuk ke Komite Senat untuk Pasar Modal guna ditinjau, direvisi, dan menerima masukan publik. Untuk menjadi undang-undang, RUU masih memerlukan persetujuan komite, pembacaan ketiga, dan tahapan legislasi lainnya. Fokus pemantauan berikutnya mencakup: panduan NRS terkait perlakuan pajak dan kewajiban pelaporan; bagaimana dewan aset virtual menerjemahkan koordinasi menjadi persyaratan pendaftaran dan pengawasan yang operasional untuk bursa, dompet, serta penyedia pembayaran; dan hasil kajian komite Senat atas SB 956, termasuk perubahan yang dapat memengaruhi perizinan, perlindungan konsumen, serta beban kepatuhan. Kesimpulannya, perintah Tinubu menekankan koordinasi untuk menekan praktik arbitrase regulasi, sambil mempertahankan mandat masing-masing lembaga. Bagi perusahaan kripto dan pengguna, kebijakan ini menjanjikan kepastian aturan sekaligus pengawasan yang lebih ketat. Bagi pembuat kebijakan, ini menjadi upaya menyeimbangkan inovasi pembayaran lintas negara dengan risiko yang disorot IMF.