Gubernur New Hampshire Teken HB 639, Legalkan "Self-Custody" Aset Digital

New Hampshire mengesahkan aturan baru bertajuk "Blockchain Basic Laws" (HB 639). RUU ini telah ditandatangani Gubernur Kelly Ayotte dan kini didorong implementasinya oleh New Hampshire Blockchain Council. HB 639 menegaskan hak warga untuk melakukan "self-custody" atas aset digital, yakni menyimpan dan memiliki kripto di dompet sendiri tanpa bergantung pada bank atau bursa. Undang-undang ini juga melindungi kebebasan warga untuk membayar barang dan jasa yang sah menggunakan kripto tanpa intervensi pemerintah federal, negara bagian, maupun pemerintah lokal. Di sisi industri, HB 639 memberi perlindungan bagi pengelola infrastruktur blockchain agar tidak dipaksa tunduk pada rezim aturan yang ditujukan bagi lembaga keuangan mapan. Aktivitas seperti mengoperasikan node, mining, atau staking diupayakan tidak otomatis diklasifikasikan sebagai "money transmission" atau aktivitas "securities". Regulasi ini turut melindungi para "validator" dari gugatan atau tanggung jawab hukum hanya karena menjalankan fungsi validasi. Undang-undang tersebut juga membentuk "Blockchain Dispute Docket", jalur penanganan perkara khusus dengan hakim atau pejabat yang memiliki keahlian blockchain. Mekanisme ini ditujukan untuk membuat penyelesaian sengketa terkait blockchain dan kripto lebih cepat dan lebih dapat diprediksi dibanding proses pengadilan umum. Langkah HB 639 memperluas kebijakan kripto New Hampshire setelah negara bagian itu membentuk "Strategic Bitcoin Reserve" tingkat negara bagian pada Mei 2025. Melalui HB 302, bendahara negara bagian diberi kewenangan menginvestasikan hingga 5% dana publik ke Bitcoin. Presiden New Hampshire Blockchain Council sekaligus sponsor utama HB 639, Keith Ammon, menyatakan bahwa dengan tanda tangan Gubernur Ayotte, New Hampshire kembali menunjukkan niatnya memimpin inovasi blockchain di AS. Ammon menambahkan, para wirausaha, investor, pengembang, dan inovator di seluruh Amerika perlu mengetahui bahwa New Hampshire terbuka untuk bisnis blockchain. Kedua beleid ini dipandang mengarah pada satu tujuan: HB 302 memperkenalkan Bitcoin ke ranah kebijakan investasi negara bagian, sementara HB 639 membangun pagar hukum bagi individu dan perusahaan yang beroperasi di pasar. Kebijakan itu muncul saat New Hampshire juga membahas rencana untuk mengizinkan hingga US$100 juta obligasi pendapatan kena pajak (taxable revenue bonds) digunakan membiayai pembelian Bitcoin oleh peminjam yang terhubung dengan CleanSpark. Jika disetujui, skema ini akan menjadi contoh lain meluasnya strategi treasury Bitcoin melampaui pasar utang dan ekuitas konvensional. Ringkasnya, HB 639 membuka akses bagi individu untuk memegang kripto di dompet sendiri, sekaligus memberi kepastian hukum bagi pelaku industri. Undang-undang ini sejalan dengan agenda "Strategic Bitcoin Reserve" New Hampshire dalam mendorong adopsi dan kerangka regulasi aset digital.