Komite DPR AS Loloskan RUU Pajak Kripto Usai RUU Struktur Pasar Tersendat di Senat

Komite Ways and Means DPR AS pada Selasa menyetujui rancangan undang-undang (RUU) pajak kripto baru. RUU tersebut disahkan melalui pemungutan suara 38–5, sehari setelah RUU struktur pasar terpisah gagal melaju di Senat. Dukungan untuk paket pajak kripto ini datang dari anggota Partai Republik dan Demokrat setelah lebih dari setahun negosiasi. RUU ini digadang sebagai kerangka pajak federal pertama yang dirancang khusus untuk aset digital. Pimpinan komite menyebut hasil pemungutan suara itu sebagai tonggak penting. RUU pajak kripto tersebut memiliki penomoran resmi H.R. 10357 dan merevisi sejumlah ketentuan dalam Internal Revenue Code yang terkait aset digital. Salah satu poin utama adalah pengecualian de minimis untuk biaya jaringan dan biaya transaksi kecil. Pembayaran di bawah US$10 tidak akan memicu pengakuan laba atau rugi. RUU ini juga menyederhanakan aturan akuntansi untuk aset digital yang diperdagangkan luas serta menetapkan perlakuan pajak khusus bagi transaksi stablecoin yang dipatok ke dolar AS dan memenuhi syarat. Sejumlah prinsip perpajakan yang sudah berlaku tetap dipertahankan. Ketentuan wash sale dan constructive sale tetap masuk dalam kerangka. Perlakuan pajak atas pendapatan dari mining dan staking tidak berubah. Di dalam teks juga tercantum persyaratan pelaporan broker baru untuk transaksi aset digital. Selain itu, RUU ini membentuk program pengungkapan sukarela bagi wajib pajak. Peserta yang memenuhi kriteria dapat menggunakannya untuk memperbaiki masalah kepatuhan pada periode sebelumnya. Anggota komite dari kedua partai menilai rancangan ini seimbang karena menggabungkan keringanan baru dengan pengawasan berkelanjutan atas pasar aset digital. Persetujuan komite membawa RUU ini ke tahap pembahasan lebih lanjut di DPR. Perkembangan di DPR terjadi di tengah kebuntuan di Senat. Pada Senin, Senat gagal melanjutkan pembahasan CLARITY Act. RUU struktur pasar itu memperoleh 49 suara, kurang dari 60 suara yang dibutuhkan untuk cloture. Pemungutan suara prosedural tersebut menghentikan debat, bukan menentukan nasib akhir RUU. Senator Thom Tillis mengubah suaranya dari setuju menjadi tidak setuju saat penghitungan berlangsung, setelah kekalahan RUU terlihat jelas. Senator dari pihak yang menang dapat meminta pemungutan suara cloture dipertimbangkan kembali. Kini perhatian beralih pada kemungkinan Senat mengulang pemungutan suara terkait struktur pasar, sementara RUU pajak kripto bergerak ke depan.