CLARITY Act Gagal Lolos Ambang 60 Suara Cloture di Senat AS

UU Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) kandas pada uji prosedural terpentingnya di Senat Amerika Serikat pada 15 September, setelah tidak mencapai ambang 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembahasan. Pemungutan suara berakhir 49–50 untuk menolak pengajuan cloture atas motion to proceed untuk H.R. 3633, sehingga Senat tidak dapat membuka debat formal atas rancangan aturan struktur pasar kripto tersebut. Kegagalan ini terjadi setelah lebih dari setahun negosiasi mengenai regulasi aset digital, ketentuan etika, aturan terkait stablecoin, serta kerangka pengawasan federal. Secara prosedural rancangan ini belum gugur, tetapi jalur jangka pendeknya di Senat menjadi jauh lebih berat. Pemungutan suara cloture ini menjadi ujian lantai Senat pertama bagi CLARITY Act. Selain tidak mencapai 60 suara, dukungan juga tidak cukup untuk sekadar meraih mayoritas sederhana, membuat pimpinan Senat kekurangan basis untuk memulai pembahasan. Di DPR AS, H.R. 3633 telah lolos pada Juli 2025 dengan suara 294–134, dengan 78 anggota Partai Demokrat bergabung bersama Partai Republik. Di Senat, Komite Perbankan kemudian meloloskan versinya pada Mei 2026 dengan suara 15–9. Setelah itu, legislator menghabiskan berbulan-bulan menelaah lebih dari 600 halaman teks sebelum dibawa ke lantai Senat pada Selasa siang. Sejumlah Demokrat yang terlibat dalam negosiasi justru memilih menolak cloture. Menurut laporan Eleanor Terrett, Kirsten Gillibrand, Mark Warner, Cory Booker, Raphael Warnock, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks, dan Catherine Cortez Masto semuanya memilih "no". Terrett juga menuliskan bahwa seorang pemimpin industri mengirim pesan singkat setelah pemungutan suara dan menulis, "It died." Penolakan juga datang dari beberapa Republik. Berdasarkan rekap yang dilaporkan, Susan Collins, Josh Hawley, Jerry Moran, dan Thom Tillis memilih "no". Mitch McConnell kembali ke Senat pekan ini dan memilih mendukung untuk melanjutkan regulasi kripto, tetapi dukungan Republik saja tidak cukup memenuhi ambang 60 suara yang disyaratkan aturan Senat, meski mayoritas senator GOP mendukung mosi tersebut. Menanggapi perkembangan ini, CEO Ripple Brad Garlinghouse mengatakan, "There is still reason for optimism for crypto in the United States. Now, the SEC, under Chair Atkins, and the CFTC, under Chair Selig, will continue to work hard to issue rules to fill the legislative gap and we will continue to be actively engaged in that rulemaking process." Selama perundingan, tim negosiator melakukan 126 perubahan pada draf terbaru untuk mengejar dukungan bipartisan. Paket revisi mencakup aturan etika bagi pejabat federal senior, kewenangan penegakan oleh jaksa agung negara bagian, perlindungan bagi pengembang non-custodial, penambang dan validator, serta ketentuan terkait reward stablecoin. Perbedaan utama tetap berada pada bagian etika. Demokrat mendorong pembatasan yang lebih luas, termasuk mencakup anak tanggungan pejabat federal. Partai Republik menolak usulan tandingan Demokrat sebelum pemungutan suara. Senator Ruben Gallego kemudian menyatakan pimpinan Republik mengakhiri negosiasi ketika kedua pihak masih membahas bahasa untuk klausul etika. Menjelang pemungutan suara, Senator Cynthia Lummis sempat menyampaikan seruan terakhir di lantai Senat agar senator mendukung mosi dan melanjutkan perbaikan rancangan. Upaya itu tidak cukup mengubah peta suara. Pimpinan Senat masih dapat mengajukan cloture baru, sehingga CLARITY Act tetap tercatat dalam kalender legislasi. Waktu dalam sesi berjalan dinilai terbatas untuk mencoba lagi sebelum reses pemilu dan akhir tahun, dan setiap upaya baru tetap memerlukan dukungan bipartisan yang cukup untuk menembus ambang 60 suara yang sama. Dengan kebuntuan legislasi ini, perhatian kembali beralih ke regulator, yakni Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Kedua lembaga melanjutkan penyusunan aturan kripto dengan kewenangan yang sudah ada. SEC telah mengusulkan Regulation Crypto Assets, sementara regulator juga meneruskan pekerjaan terkait tokenisasi sekuritas dan kebijakan aset digital lainnya. CLARITY Act bertujuan memperjelas pembagian peran lembaga federal dalam mengawasi kripto dan proyek blockchain, serta memberikan CFTC kewenangan baru atas sebagian pasar spot kripto. Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat hukum, keuangan, atau investasi. Proposal legislasi dapat berubah selama negosiasi dan belum tentu menjadi undang-undang dalam bentuknya saat ini. Tulisan "Breaking: CLARITY Act Stalls in Senate After Failing Crucial 60Vote Cloture Test" pertama kali terbit di The Market Periodical.