CEO Ripple Brad Garlinghouse Janji Rilis Postmortem Usai RUU CLARITY Gagal di Senat

CEO Ripple Brad Garlinghouse mengatakan kekalahan RUU CLARITY Act pada Senin "menyakitkan" dan berjanji akan mempublikasikan evaluasi menyeluruh dalam beberapa hari ke depan terkait penyebab runtuhnya dukungan. RUU tersebut gagal melaju di Senat setelah perolehan suara jauh dari ambang 60 suara yang dibutuhkan untuk cloture. Dukungan bahkan tidak mencapai 50 suara. Garlinghouse menyebutnya sebagai kekalahan besar bagi industri kripto secara luas, bukan semata bagi Ripple. Menurutnya, CLARITY adalah peluang yang melampaui kepentingan satu perusahaan. "Kami melakukan ini untuk industri, untuk konsumen, dan untuk memperkuat posisi AS sebagai pusat kripto dunia. Pada akhirnya, konsumen dan daya saing AS yang tertinggal," ujarnya. Garlinghouse menyoroti penolakan dari Partai Demokrat sebagai faktor utama. Ia menilai "politik Demokrat" lebih diutamakan ketimbang kebijakan yang baik, dan kembali menegaskan akan merilis postmortem rinci mengenai alasan RUU itu kolaps. Berbalik dari optimisme beberapa hari sebelumnya Kekalahan ini kontras dengan sikap Garlinghouse jelang pemungutan suara, saat ia mendorong Senat mendukung RUU tersebut. Ia menyebut CLARITY sebagai hasil kompromi kebijakan yang nyata dan mengingatkan agar "yang sempurna" tidak menjadi musuh bagi "yang baik". Ia juga menolak anggapan bahwa RUU ini sekadar opsi yang harus diterima seadanya. "Ini bukan kesepakatan yang seharusnya 'diterima dengan terpaksa' oleh para senator, melainkan kesepakatan yang layak didukung," tulisnya, seraya menambahkan, "sekarang waktunya memilih ya." Langkah Ripple berikutnya Meski terpukul, Garlinghouse menilai momentum kripto secara umum dan Ripple secara khusus tetap berlanjut. Ia mengatakan SEC di bawah Ketua Atkins dan CFTC di bawah Ketua Selig akan terus berupaya menutup kekosongan legislasi lewat penyusunan aturan (rulemaking), dan Ripple akan tetap terlibat aktif dalam proses tersebut. "Bisnis Ripple tidak pernah sekuat ini," katanya. "Satu pemungutan suara yang gagal di Washington tidak mengubah momentum kami, jejak global kami, maupun pelanggan kami." Chief legal officer Ripple Stuart Alderoty menyampaikan pesan serupa. Ia menegaskan status hukum XRP tidak berubah terlepas dari hasil pemungutan suara, merujuk pada putusan pengadilan federal 2023 yang menyatakan XRP bukan sekuritas, serta interpretasi bersama SEC–CFTC pada Maret yang mengklasifikasikan XRP sebagai komoditas digital.