Partai Komunis China Perluas Fokus Pemberantasan Korupsi ke Kripto dan Blockchain

Partai Komunis China mengarahkan penyidik untuk menindak korupsi yang memanfaatkan mata uang virtual, blockchain, dan transfer dana lintas batas. Resolusi yang dipublikasikan pada hari Minggu itu juga menyinggung praktik korupsi melalui internet. Pimpinan partai mengesahkan resolusi tersebut pada 29 Oktober dalam Sidang Pleno Kelima yang digelar secara tertutup. Xinhua merilis terjemahan bahasa Inggris dokumen itu yang memuat sekitar 14.000 kata; mata uang virtual hanya disebut dalam satu kalimat. Arahan ini tidak mengubah hukum yang berlaku karena China daratan memang telah melarang perdagangan aset kripto. Pejabat, kerabat, dan perantara yang menyembunyikan kekayaan dalam koin digital atau rekening di luar negeri kini menghadapi risiko dijerat. Resolusi ini menyasar perantara yang dikenal sebagai "white gloves" karena bertindak atas nama pejabat, sekaligus praktik "revolving door" yang membuat pejabat masuk dunia usaha setelah pensiun. Kekayaan keluarga yang jauh melebihi penghasilan resmi akan menjadi sasaran pemeriksaan. Usaha milik suami, istri, atau anak pejabat juga akan diawasi secara rutin. Buku besar blockchain bersifat terbuka dan menyimpan rekam jejak transfer, sehingga penyidik bisa menelusuri aset kripto meski transaksi sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Yao Qian, mantan pejabat senior di sektor keuangan China, menjadi sasaran penyidikan pada April 2024. Ia pernah mengepalai institut mata uang digital bank sentral yang mengembangkan yuan digital. CCTV melaporkan pada Januari bahwa seorang pengusaha memberikan 2.000 Ethereum (ETH) kepada Yao pada 2018. Media lokal menaksir nilai suap kripto itu sekitar 68,3 juta yuan (US$9,8 juta) saat harga Ethereum berada di puncaknya. Penyidik menelusuri perpindahan koin-koin itu dari satu dompet ke dompet lain, lalu menemukan sejumlah rekening bank yang dikendalikan Yao atas nama orang lain. Resolusi tersebut juga mengusulkan platform big data untuk memantau penggunaan kekuasaan pejabat, serta upaya memburu buron dan menarik kembali aset hasil korupsi di luar negeri. Resolusi itu juga berupaya memperkuat kehadiran partai di perusahaan platform dan perusahaan teknologi tinggi. Langkah ini menambah dimensi pengawasan baru yang perlu dicermati investor di sektor teknologi China. Cabang partai di perusahaan internet akan diawasi lebih ketat oleh otoritas partai yang lebih tinggi, sementara komite partai di BUMN dan perusahaan keuangan akan menelaah keputusan bisnis besar sebelum keputusan itu dieksekusi. Dalam kebijakan kripto, arahan ini nyaris tidak menambah kebijakan baru. Resolusi tidak menyebutkan tenggat waktu, hukuman, ataupun kasus tertentu. Sebelumnya, delapan lembaga telah menerbitkan pemberitahuan pada Februari yang memperluas larangan kripto China ke stablecoin dan tokenisasi aset. Beijing tetap melanjutkan pengembangan infrastruktur blockchain di tengah pembatasan kripto. Cetak biru ekonomi baru China yang dirilis pada Oktober lalu juga memuat rencana pembangunan jaringan blockchain nasional.