Partai Komunis China Bidik Korupsi Kripto dalam Resolusi Baru

Partai Komunis China mengarahkan penyidik untuk menindak korupsi yang memanfaatkan mata uang virtual, blockchain, transfer dana lintas negara, dan internet. Arahan itu termuat dalam resolusi yang dipublikasikan pada Minggu dan telah diadopsi para pemimpin partai dalam Sidang Paripurna Kelima pada 29 Oktober secara tertutup. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang dirilis Xinhua sekitar 14.000 kata, mata uang virtual hanya disebut dalam satu kalimat. Resolusi itu tidak mengubah hukum yang berlaku karena China daratan telah melarang perdagangan kripto. Pejabat, kerabat, dan perantara yang menyembunyikan kekayaan dalam koin digital atau rekening luar negeri kini menjadi sasaran. Resolusi ini juga menyasar perantara yang dikenal sebagai white gloves yang bertindak atas nama pejabat, serta praktik revolving door ketika pejabat masuk ke dunia bisnis setelah pensiun. Kekayaan keluarga yang jauh melampaui penghasilan resmi akan dipersoalkan, dan usaha milik suami atau istri serta anak pejabat akan diperiksa secara rutin. Buku besar blockchain yang terbuka untuk umum menyimpan catatan transfer, sehingga penyidik dapat menelusuri koin bertahun-tahun setelah transaksi terjadi. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Yao Qian, mantan pejabat senior keuangan China yang diperiksa pada April 2024. Yao pernah mengepalai lembaga mata uang digital bank sentral yang mengembangkan yuan digital. CCTV pada Januari melaporkan seorang pengusaha memberikan 2.000 Ethereum (ETH) kepada Yao pada 2018. Media lokal menilai suap kripto itu sekitar 68,3 juta yuan (US$9,8 juta) saat harga Ethereum mencapai puncaknya. Penyidik melacak koin tersebut melalui berbagai dompet dan kemudian menemukan rekening bank yang dikendalikan Yao atas nama orang lain. Resolusi itu juga mengusulkan platform big data untuk memantau penggunaan kekuasaan pejabat, serta upaya memburu buronan dan memulihkan aset hasil korupsi di luar negeri. Di sisi pengawasan dunia usaha, resolusi ini memperkuat peran partai di perusahaan platform dan teknologi. Cabang partai di perusahaan internet akan lebih diawasi otoritas partai yang lebih tinggi. Komite partai di BUMN dan perusahaan keuangan harus menelaah keputusan bisnis besar sebelum dieksekusi. Dari sisi kebijakan kripto, arahan ini tidak banyak berubah. Resolusi tidak memuat tenggat waktu, sanksi, atau daftar kasus. Sebelumnya, delapan lembaga telah mengeluarkan pemberitahuan pada Februari yang memperluas larangan kripto China ke stablecoin dan tokenisasi aset. Beijing tetap mengembangkan infrastruktur blockchain. Cetak biru ekonomi yang dirilis pada Oktober mencakup rencana jaringan blockchain nasional.