Bolivia Pertimbangkan Integrasi USDT ke Sistem Keuangan Nasional
Ringkasan Pasar AI
Menteri keuangan Bolivia mengatakan pemerintah sedang mengevaluasi untuk mengizinkan USDT beredar dalam sistem pembayaran nasional, yang berpotensi mencakup pembayaran utang dan integrasi bank yang lebih dalam, sebagai respons terhadap kekurangan valuta asing dan nilai tukar yang baru dibiarkan mengambang. Volume kripto telah melonjak sejak pencabutan larangan pada 2024, tetapi status daftar abu-abu FATF mengindikasikan persyaratan AML yang lebih ketat dapat membentuk implementasinya. Berita ini menandakan normalisasi bertahap pada tingkat kedaulatan atas penggunaan stablecoin.
Level dampak
● Sedang
Wawasan AIWawasan AI
▲ Bullish
⚠️ Wawasan yang dihasilkan AI didasarkan pada konten berita dan disediakan untuk tujuan informasi saja. Wawasan ini bukan nasihat investasi dan tidak mencerminkan pandangan BingX. Investasi melibatkan risiko. Harap trade secara bertanggung jawab.
Menteri Ekonomi dan Keuangan Publik Bolivia, Jose Gabriel Espinoza, mengatakan pemerintah sedang mengkaji masuknya dan peredaran stablecoin USDT dalam sistem pembayaran nasional, termasuk kemungkinan penggunaannya untuk pembayaran utang.
Bolivia menilai opsi menempatkan USDT berdampingan dengan mata uang fiat domestik guna meredam krisis kelangkaan devisa. Setelah larangan transaksi aset digital sejak 2020 dicabut pada Juni 2024, aktivitas perdagangan kripto melonjak tajam; volume transaksi tercatat meningkat lebih dari 600% pada paruh pertama 2025.
Espinoza menegaskan, kebijakan tersebut belum bisa diterapkan segera karena Bolivia masih belum memiliki kerangka regulasi yang memadai, meski Bank Sentral telah membuka kembali layanan terkait aset digital. Dalam kajian yang berjalan, pemerintah mempertimbangkan skema di mana USDT beredar bersama dolar AS dan boliviano.
Sejumlah prasyarat dinilai harus dipenuhi agar penerapannya sejalan dengan standar internasional. Tantangan utama datang dari status Bolivia yang masuk daftar "gray list" Financial Action Task Force (FATF) sejak 13 Juni 2025, sehingga berada dalam pengawasan yang lebih ketat. Espinoza menekankan perlunya regulasi yang ketat agar aset kripto tidak dimanfaatkan untuk pencucian uang atau menutupi aktivitas ilegal.
Sebelumnya, pada November, Espinoza juga menyatakan kripto akan diintegrasikan ke sistem perbankan nasional dan menjadi alat pembayaran yang sah, mencerminkan sikap pro-aset digital dari Administrasi Rodrigo Paz. Di sisi industri, Bisa Bank—bank swasta terbesar keempat di Bolivia—sudah menyediakan layanan penukaran USDT.
Langkah ini dinilai dapat membantu memulihkan dinamika ekonomi, seiring pemerintah baru-baru ini melonggarkan kontrol mata uang dan membiarkan dolar bergerak mengambang setelah 15 tahun kebijakan nilai tukar tetap.
